Topik TBS LPDP
Latihan TBS Penalaran Verbal
TBS Penalaran Verbal - Bacaan & Melengkapi Kalimat
TBS Penalaran Verbal - Sinonim
TBS Penalaran Verbal - Antonim
TBS Penalaran Verbal - Analogi
Latihan TBS Penalaran Kuantitatif
TBS Penalaran Kuantitatif - Deret Angka
TBS Penalaran Kuantitatif - Berhitung
TBS Penalaran Kuantitatif - Kecukupan Data
TBS Penalaran Kuantitatif - Soal Cerita
TBS Penalaran Kuantitatif - 4 Pilihan Jawaban
TBS Penalaran Kuantitatif - Perbandingan Kuantitatif
TBS Penalaran Kuantitatif - Interpretasi Data
TBS Penalaran Kuantitatif - Aritmatika
TBS Penalaran Kuantitatif - Perbandingan
TBS Penalaran Kuantitatif - Persamaan Linear
TBS Penalaran Kuantitatif - Persamaan Kuadrat
TBS Penalaran Kuantitatif - Bangun Datar
TBS Penalaran Kuantitatif - Bangun Ruang
TBS Penalaran Kuantitatif - Statistika
TBS Penalaran Kuantitatif - Jarak, Waktu, dan Kecepatan
TBS Penalaran Kuantitatif - Himpunan
TBS Penalaran Kuantitatif - Barisan
TBS Penalaran Kuantitatif - Aritmatika Sosial
TBS Penalaran Kuantitatif - Eksponensial
TBS Penalaran Kuantitatif - Peluang
TBS Penalaran Kuantitatif - Garis dan Sudut
TBS Penalaran Kuantitatif - Analisis Tabel
TBS Penalaran Kuantitatif - Waktu dan Pekerjaan
Latihan TBS Pemecahan Masalah
TBS Pemecahan Masalah - Studi Kasus
TBS Pemecahan Masalah - Logika (Silogisme)
TBS Pemecahan Masalah - Logika Analitis
Mini Try Out TBS LPDP
Mini Try Out TBS LPDP Penalaran Verbal
Mini Try Out TBS LPDP Penalaran Kuantitatif
Mini Try Out TBS LPDP Pemecahan Masalah
Try Out TBS LPDP
Try Out TBS LPDP
Contoh soal
Pilih jawaban untuk melihat kuncinya. Pembahasan lengkap tersedia di dalam akun.
Soal 1
Hasil dari adalah ....
Soal 2
Paradoks Pakaian Bekas: Estetika Berkelanjutan atau Tempat Sampah Tekstil Global?
Paragraf 1: Budaya belanja pakaian bekas atau _thrifting_ telah bertransformasi dari sekadar pilihan ekonomi kelas bawah menjadi tren gaya hidup berkelanjutan yang populer di kalangan generasi muda. Narasi utamanya adalah perlawanan terhadap _fast fashion_ yang eksploitatif terhadap buruh dan lingkungan. Dengan memperpanjang usia pakai pakaian, _thrifting_ diklaim dapat mengurangi emisi karbon dan limbah tekstil. Namun, di balik jargon penyelamatan lingkungan ini, tersimpan realitas perdagangan global yang kompleks: jutaan ton pakaian bekas dari negara maju terus mengalir ke negara berkembang, sering kali dalam kondisi yang sudah tidak layak pakai.
Paragraf 2: Fenomena ini menciptakan masalah lingkungan baru di negara penerima. Alih-alih membantu mengurangi limbah, impor pakaian bekas dalam skala masif justru menjadikan negara berkembang sebagai 'tempat sampah akhir' bagi konsumerisme negara maju. Pakaian yang tidak laku dijual atau dalam kondisi rusak akan berakhir di tempat pembuangan sampah terbuka atau bahkan sungai, mencemari tanah dan air dengan serat mikroplastik serta pewarna kimia beracun. Kondisi over-supply ini melampaui kapasitas pengolahan limbah lokal, mengubah isu gaya hidup di Barat menjadi krisis ekologi di belahan bumi bagian selatan.
Paragraf 3: Selain dampak ekologis, ketergantungan pada pakaian bekas impor juga melumpuhkan industri tekstil domestik. Industri garmen lokal di negara-negara berkembang sering kali tidak mampu bersaing secara harga dengan banjir pakaian bekas yang sangat murah. Akibatnya, banyak pabrik tekstil lokal tutup, menyebabkan pengangguran masif dan hilangnya kedaulatan industri mode nasional. _Thrifting_ dalam skala industri global ternyata bukan sekadar tentang ekonomi sirkular yang etis, melainkan bentuk kolonialisme limbah yang melestarikan ketimpangan ekonomi antara negara pengekspor limbah dengan negara pengolah limbah.
Paragraf 4: Menyelesaikan krisis tekstil menuntut tanggung jawab produsen global untuk mengurangi volume produksi _fast fashion_ sejak awal, bukan sekadar memindahkan masalahnya ke negara lain melalui dalih 'donasi'. Negara berkembang perlu memperketat regulasi impor barang bekas dan memperkuat industri tekstil lokal yang berkelanjutan. Keadilan lingkungan hanya dapat tercapai jika setiap negara mampu mengelola limbahnya sendiri secara bertanggung jawab. Kita harus menyadari bahwa gaya hidup 'hijau' di satu sisi tidak boleh dibayar dengan kehancuran ekosistem dan ekonomi di sisi lainnya.
Bagaimana hubungan antara paragraf 1 dan paragraf 2?
Soal 3
Ilusi Personalisasi: Menggugat Batas Tipis Antara Layanan Digital dan Komodifikasi Privasi
Paragraf 1: Era digital kontemporer ditandai oleh paradoks kenyamanan yang memikat. Di satu sisi, ekosistem digital yang dikelola oleh raksasa teknologi (Big Tech) menawarkan layanan gratis dengan tingkat personalisasi yang luar biasa—mulai dari rekomendasi tontonan hingga kurasi berita. Namun, di balik fasad layanan mutakhir tersebut, tersembunyi sebuah model bisnis yang menjadikan privasi manusia sebagai mata uang utama. Batas antara optimalisasi layanan dan pelanggaran privasi menjadi sangat kabur ketika setiap klik, durasi tatapan layar, hingga pergerakan geolokasi pengguna direkam tanpa henti untuk membangun profil psikografis yang sangat presisi.
Paragraf 2: Praktik ini memicu gelombang kritik terkait proses komodifikasi data. Pengguna internet tidak lagi berkedudukan sebagai konsumen atau klien, melainkan telah tereduksi menjadi 'produk' atau bahan mentah. Data yang diekstraksi secara masif ini dijual atau disewakan kepada pengiklan, pialang data (data brokers), hingga aktor politik yang ingin memanipulasi preferensi publik. Lebih jauh, asimetri informasi terjadi secara ekstrem; perusahaan mengetahui segalanya tentang pengguna, sementara pengguna beroperasi di dalam ruang gelap, tidak memahami bagaimana algoritma mengarahkan keputusan finansial dan pandangan ideologis mereka di dunia nyata.
Paragraf 3: Menghadapi tudingan eksploitasi ini, korporasi Big Tech secara persisten berlindung di balik argumentasi 'persetujuan konsensual' dan 'anonimisasi'. Mereka mengklaim bahwa pengguna telah secara sukarela menyetujui Syarat dan Ketentuan (Terms of Service/ToS) sebelum menggunakan platform. Selain itu, mereka berdalih bahwa data yang disalurkan kepada pihak ketiga telah dianonimkan sehingga tidak dapat dilacak kembali ke individu spesifik. Dalam perspektif mereka, pengumpulan data ini adalah pengorbanan logis yang harus dibayar demi mempertahankan internet yang inklusif, gratis, dan relevan bagi miliaran populasi global.
Paragraf 4: Sayangnya, tameng pertahanan tersebut sarat akan cacat logika. Dokumen ToS umumnya dirancang dengan jargon hukum yang sengaja dibuat berbelit-belit (legalese) untuk menciptakan 'persetujuan buta'. Mengurai problematika ini menuntut lebih dari sekadar regulasi artifisial. Dibutuhkan sebuah paradigma kedaulatan data di mana pengguna memiliki hak veto absolut terhadap informasi mereka. Transformasi ini mengharuskan transisi dari sistem persetujuan sapu jagat (blanket consent) menuju sistem persetujuan granular—sebuah mekanisme di mana pengguna dapat mengontrol secara spesifik data apa saja yang boleh diakses, untuk tujuan apa, dan kapan akses tersebut harus dicabut
Paragraf 1: Era digital kontemporer ditandai oleh paradoks kenyamanan yang memikat. Di satu sisi, ekosistem digital yang dikelola oleh raksasa teknologi (Big Tech) menawarkan layanan gratis dengan tingkat personalisasi yang luar biasa—mulai dari rekomendasi tontonan hingga kurasi berita. Namun, di balik fasad layanan mutakhir tersebut, tersembunyi sebuah model bisnis yang menjadikan privasi manusia sebagai mata uang utama. Batas antara optimalisasi layanan dan pelanggaran privasi menjadi sangat kabur ketika setiap klik, durasi tatapan layar, hingga pergerakan geolokasi pengguna direkam tanpa henti untuk membangun profil psikografis yang sangat presisi.
Paragraf 2: Praktik ini memicu gelombang kritik terkait proses komodifikasi data. Pengguna internet tidak lagi berkedudukan sebagai konsumen atau klien, melainkan telah tereduksi menjadi 'produk' atau bahan mentah. Data yang diekstraksi secara masif ini dijual atau disewakan kepada pengiklan, pialang data (data brokers), hingga aktor politik yang ingin memanipulasi preferensi publik. Lebih jauh, asimetri informasi terjadi secara ekstrem; perusahaan mengetahui segalanya tentang pengguna, sementara pengguna beroperasi di dalam ruang gelap, tidak memahami bagaimana algoritma mengarahkan keputusan finansial dan pandangan ideologis mereka di dunia nyata.
Paragraf 3: Menghadapi tudingan eksploitasi ini, korporasi Big Tech secara persisten berlindung di balik argumentasi 'persetujuan konsensual' dan 'anonimisasi'. Mereka mengklaim bahwa pengguna telah secara sukarela menyetujui Syarat dan Ketentuan (Terms of Service/ToS) sebelum menggunakan platform. Selain itu, mereka berdalih bahwa data yang disalurkan kepada pihak ketiga telah dianonimkan sehingga tidak dapat dilacak kembali ke individu spesifik. Dalam perspektif mereka, pengumpulan data ini adalah pengorbanan logis yang harus dibayar demi mempertahankan internet yang inklusif, gratis, dan relevan bagi miliaran populasi global.
Paragraf 4: Sayangnya, tameng pertahanan tersebut sarat akan cacat logika. Dokumen ToS umumnya dirancang dengan jargon hukum yang sengaja dibuat berbelit-belit (legalese) untuk menciptakan 'persetujuan buta'. Mengurai problematika ini menuntut lebih dari sekadar regulasi artifisial. Dibutuhkan sebuah paradigma kedaulatan data di mana pengguna memiliki hak veto absolut terhadap informasi mereka. Transformasi ini mengharuskan transisi dari sistem persetujuan sapu jagat (blanket consent) menuju sistem persetujuan granular—sebuah mekanisme di mana pengguna dapat mengontrol secara spesifik data apa saja yang boleh diakses, untuk tujuan apa, dan kapan akses tersebut harus dicabut
Manakah pernyataan yang paling akurat dalam merangkum gagasan utama dari keseluruhan teks di atas?
Ingin gambaran paket, harga, dan tryout? Lihat halaman TBS LPDP.